Umum

  Samarinda, kaltim.kpu.go.id – Hotel Midtown Samarinda KPU Provinsi Kaltim menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu Tahun 2019, yang dihadiri oleh KPU Kabupaten/Kota Se-Kaltim, dengan narasumber Anggota KPU Provinsi Kaltim selaku Divisi Keuangan, Umum dan Logistik, didampingi oleh Sekretaris KPU Kaltim, H. Syarifuddin Rusli, Minggu (15/4). Bimtek  rencana kebutuhan dan anggaran logistic Pemilu 2019 dilaksanakan sebagaimana amanat  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu. KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai Penyelenggara Pemilu bertugas merencanakan kebutuhan dan anggaran logistik pemilu dalam rangka melaksanakan tahapan penyelenggaraan pemilu. Ruang lingkup kegiatan ini adalah perencanaan kebutuhan dan anggaran logistik pemilu. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan dapat menghasilkan output tersusunnya kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu 2019. Melalui Bimbingan Teknis ini rencana kebutuhan dan anggaran logistik Pemilu 2019 akan menjadi koreksi tindak lanjut dan rekomendasi dalam perencanaan kebutuhan logistik.

  Samarinda, kaltim.kpu.go.id - Debat kandidat dalam Pilkada Kaltim 2018, akhirnya ditetapkan KPU Kaltim digelar sebanyak 3 kali, yakni 25 April, 9 Mei, 22 Juni mendatang. Debat tersebut, akan dilakukan dengan estimasi dua kali debat disiarkan di stasiun televisi swasta nasional, serta satu kali debat untuk stasiun televisi lokal. Hal ini disampaikan Syamsul Hadi, Komisioner KPU Kaltim, Kamis (12/4/2018). "KPU Kaltim sudah tetapkan untuk debat kandidat. Ada tiga kali, dua di stasiun tv nasional, dan satu kali di tv lokal. Kami ajak peserta Pilgub Kaltim (tiap paslon) ke Jakarta. Yang pertama, 25 April ini. Kedua pada 9 Mei. Itu juga di Jakarta. Dan ketiga di tanggal 22 Juni. Itu yang di Kaltim," ucapnya. Stasiun televisi mana yang nantinya dipilih, hingga berita ditulis masih dalam proses lelang oleh KPU Kaltim. Ini mempertimbangkan anggaran serta slot ketersediaan penyiaran. Selain itu, KPU Kaltim saat ini juga sudah persiapkan untuk pemilihan tim pakar yang nantinya akan menyusun pokok-pokok bahasan tema yang akan dibahas dalam tiap kali debat kandidat dilakukan. "Kami sedang bergerak untuk rekrut tim pakar. Mereka yang rumuskan materi apa saja yang akan disampaikan dalam debat. Tim pakar kami rekrut, ada yang dari Kaltim, dan memungkinkan kami rekrut dari tokoh nasional. Estimasi kami ada 15 tim pakar yang akan menggodok itu (materi debat)," ucapnya. Tim pakar yang dipilih, berasal dari berbagai bidang. "Seluruhnya bidang yang compleks. Ada dari sisi ekonomi, sosial, ketahanan, infrastruktur. Yang penting, mampu membuat materi yang benar-benar menguji kemampuan paslon dalam memimpin Kaltim ke depan," ucap Syamsul Hadi. Tim pakar atau tim panelis ini, tidak akan menjadi pihak yang bertanya langsung kepada tiap paslon. Mereka hanya menyusun, dan menyerahkannya kepada moderator yang ditunjuk oleh televisi swasta pilihan KPU Kaltim. Dalam debat kandidat ini, ada sedikit perubahan yang sudah disepakati KPU Kaltim. Sebelumnya, dengan 3 kali pelaksanaan debat, KPU wacanakan debat dilakukan dengan skema terpisah. Yakni debat pertama untuk debat Cagub, debat kedua untuk Cawagub, serta debat terakhir paslon berpasangan. Namun, skema ini diubah, dengan langsung lakukan debat bersamaan bersama tiap paslon. "Debat langsung seluruhnya. Dua orang dari paslon langsung ikut," ucapnya Durasi debat sendiri, dilakukan selama 90 menit, dengan pilihan waktu siaran live di jam prime time, atau jam utama stasiun televisi. "Durasi 90 menit. Kami harap semua masyarakat bisa ikuti secara langsung. Jam tayangnya di jam-jam prime time," ucapnya. Sementara itu, dalam pelaksanaan debat nantinya, paslon bersama keluarga atau bagian tim pemenangan akan difasilitasi KPU dalam kegiatan debat di Jakarta tersebut. "Kami sedang kaji juga, apakah difasilitasi semua. Paslon difasilitasi. Apakah bersama keluarganya, ajudan, atau tim intinya, kami sedang sesuaikan dengan budget (KPU)," ucapnya. @Sumber:http://kaltim.tribunnews.com, TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA

  Rakor DPSHP menuju DPT pada Pilgub Kaltim 2018 KPU KALTIM: Jum'at, 13 April 2018. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rakor Pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara Hasill Perbaikan (DPSHP) Menuju Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pilgub Kaltim 2018. Rakor ini di gelar setelah beberapa waktu lalu melakukan Uji Publik terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS) setelah dilakukan COKLIT pada 20 Januari hingga 18 Februari lalu oleh PPDP. Kegiatan ini di hadiri oleh Jetua KPU Kaltim Mohammad Taufik yang juga menangani Divisi Program dan Data, serta para Komisioner KPU Kaltim dan KPU Kab/Kota dan para Kasubbag Program dan Data dan Para operator sidalih se-Kalimantan Timur. Untuk masyarakat yang sampai saat ini belum masuk dalam Daftar Pemilih dapat menghubungi PPS di Kelurahan/Desa masing-masing. @Hotel Royal Victoria Sangatta

  KPU KALTIM: Rabu, 11 April 2018. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim malam hari ini (11/04/18) menggelar "Ngopi Bareng" dalam rangka Persiapan Sosialisasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019. Kegiatan ini berdeda dengan kegiatan-kegiatan sebelumnya. Malam hari ini jauh dari kesan kegiatan formal. Tentu hal ini membuat suasana terasa lebih nyaman dan lebih santai namun substansi tetap tercapai. Dalam diakusi ini membahas terkait kegiatan Pagelaran Seni Budaya dalam rangka menyongsong Pemilu 2019 dimana peserta kegiatan tersebut adalah Partai Politik yang lolos menjadi Peaerta Pemilu 2019. Hadir dalam diakusi ini Ketua KPU Kaltim Mohammad Taufik, Anggota KPU Kaltim Moh. Syamsul Hadi, Rudiansyah Rudiansyah, dan Ida Farida. Hadir pula Anggota Bawaslu Kaltim Galeh Akbar Tanjung dan LO Partai Politik Peaerta Pemilu 2019. Udah Ngopi Belum???

Jakarta, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerima Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan data Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di luar negeri dari Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Jumat (15/12) di Jakarta. Ketua KPU RI Arief Budiman menyambut baik dan mengapresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Kemendagri dan Kemenlu terkait data pemilih untuk penyelenggaraan Pemilu 2019. Melalui dukungan kedua lembaga tersebut, data pemilih semakin tahun semakin baik, dan problemnya semakin sedikit. “Kalau dulu masing-masing lembaga punya data sendiri-sendiri, baik KPU, BPS, maupun Kemendagri, dan datanya berbeda-beda. Sekarang, sistem sudah terintegrasi, bahkan KPU sudah diberi akses untuk bisa masuk ke server Kemendagri, sehingga realtime perubahan data bisa dilakukan,” tutur Arief. Kemendagri dan Kemenlu sekarang juga saling mengakses, tambah Arief, sehingga data penduduk WNI di luar negeri bisa jauh lebih baik. Hal ini dapat mengurangi potensi konflik juga, karena data kependudukan di luar negeri yang bermasalah sering dijadikan konflik. Data kependudukan di luar negeri itu besar dan tersebar di banyak negara, pada pemilu 2019 nanti ada 132 perwakilan titik pemilu di luar negeri. “Selisihnya juga semakin baik. Pada Pemilu 2014, ada data 10 juta dianggap bermasalah, akhirnya turun menjadi 10 juta, turun lagi menjadi 2 juta, hingga pada Pilkada 2017 selisih hanya 1 jutaan atau 1,2 persen. Data sempurna itu sulit, karena ada yang meninggal, menjadi anggota TNI Polri. Namun target selisih dibawah setengah persen,” jelas Arief. Arief juga mengungkapkan, tidak semua negara bisa diakses dengan mudah, terutama urusan logistik, baik yang dikirim dari Indonesia, maupun kembali untuk rekapnya. Ini terkait dengan public trust, sedikit ada kesalaham, ini bisa menjadi alat bagi kelompok tertentu. Namun Arief optimis Pemilu 2019 bisa semakin baik, partisipasi meningkat dan tercatat dalam data riil. Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Hadi Prabowo menjelaskan DP4 ini bersumber dari data kependudukan kabupaten/kota yang sudah diverifikasi dan divalidasi oleh kemendagri. Dinas kependudukan juga terus aktif melakukan perekaman, harapannya pemilih pemula sudah mempunyai KTP elektronik pada saat Pemilu 2019. “”DP4 ini dibutuhkan untuk Pemilu 2019, dan DAK2 dibutuhkan untuk dapil DPRD kabupaten/kota, DAK2 ini telah diserahkan pada tanggal 27 November 2017. Data pemilih dari pusat ini akan diteruskan ke kabupaten/kota hingga PPS untuk dimutakhirkan dengan kondisi nyata di lapangan, hingga nanti menjadi DPT,” papar Hadi yang hadir mewakili Mendagri. Pada kesempatan yang sama, Wakil Menlu Abdurrahman Mohammad Fachir menyatakan akan berusaha memastikan aspirasi WNI di luar negeri dapat tersalurkan dalam pemilu 2019. Kemenlu bekerjasama dengan Kemendagri, Imigrasi, dan BNPTKI, sehingga akhir tahun ini ditargetkan data base luar negeri bisa terintegrasi. “Data WNI di luar negeri akan diintegrasikan dengan aplikasi online dengan aplikasi lembaga lain. Kemenlu akan melakukan berbagai upaya bersama semua perwakilan di luar negeri untuk mendukung tahapan Pemilu 2019,” pungkas Abdurrahman. (Arf/red. FOTO Dosen/Humas KPU)

Jakarta, kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempunyai tekad dalam menyelenggarakan pemilu tidak hanya berdasarkan pengalaman saja, tetapi juga dengan intelektual, ilmu dan teknologi. Untuk itu, saat ini KPU lebih banyak membangun infrastruktur teknologi dan membangun kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). KPU mempunyai roadmap yang spesifik, yaitu roadmap penggunaan teknologi informasi pemilu hingga tahun 2019 dengan harapan penyelenggaraan Pemilu 2019 bisa lebih baik. Terkait hal tersebut, KPU juga bekerjasama dengan Pusat Ilmu Komputer (Pusilkom) UI. Kemudian roadmap peningkatan kapasitas SDM. Hal tersebut disampaikan Ketua KPU RI Arief Budiman saat menghadiri peresmian Program Pasca Sarjana Ilmu Politik Peminatan Tata Kelola Pemilu Program Studi Pasca Sarjana Departemen Ilmu Politik FISIP UI, Selasa (19/12) di Aula Gedung Apung UI Depok. “KPU mempunyai target dalam lima tahun ini setiap satker KPU memiliki minimal satu orang ahli tata kelola pemilu. Untuk itu, tiap tahun beasiswa terus meningkat. Tahun pertama 70 orang, tahun kedua 125 orang, dan tahun ketiga 125 orang, diharapkan tahun 2019 target bisa terpenuhi,” tutur Arief. Arief juga mengungkapkan kalau Sistem Penghitungan Suara (Situng) yang dipergunakan KPU itu hasil kerjasama dengan Pusilkom UI. Untuk itu, UI mempunyai tanggungjawab besar sebagai kampus untuk lahirnya era baru di Indonesia. “Kami yakin UI pasti mempunyai banyak keahlian dan kemampuan yang dapat ditularkan kepada staf-staf KPU. UI masih mempunyai nilai lebih tersendiri, untuk itu penting menyerap pesan-pesan pemilu langsung dari ahli pemilu di UI,” pungkas Arief. Sementara itu, Komisioner KPU RI Ilham Saputra menjelaskan saat ini KPU tengah menyusun Peraturan KPU tentang rekruitment, mengingat kerangka Undang-Undang (UU) memerintahkan KPU yang menyeleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. “Nantinya KPU akan membentuk tim seleksi yang berintegritas, mandiri, dan profesional,” ujar Ilham yang juga alumni UI. KPU mempunyai tiga point penting dalam pengembangan SDM, tambah Ilham, yaitu mekanisme seleksi, membuat struktur organisasi yang ebrbeda dengan sekarang sesuai UU Nomor 7 Tahun 2017, dan peningkatan kapasitas SDM seperti dengan program tata kelola pemilu. (Arf/red. FOTO Arf/Humas KPU)