Berita Terkini

Samarinda, kaltim.kpu.go.id - KPU Provinsi Kalimantan Timur mengajak kita bersama mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas Melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional ( SP4N-LAPOR!), Sobat Pemilih dapat menyampaikan keluhan, Aspirasi, atau masukan seputar layanan publik dengan mudah, cepat dan terintegrasi. Apa itu SP4N-LAPOR!? SP4N-LAPOR! ( Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat ) adalah platform terintegrasi untuk menyampaikan aspirasi rakyat secara online kepada penyelenggara pelayanan publik. Hal yang Bisa Dilaporkan Anda dapat menggunakan layanan ini untuk tiga kategori utama: Pengaduan: Keluhan terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh KPU. Aspirasi: Saran atau masukan untuk peningkatan kualitas layanan. Permintaan Informasi: Klarifikasi atau data yang berkaitan dengan proses pemilu. Mengapa Harus Melaporkan? Pelaporan Anda sangat penting untuk: Meningkatkan kualitas layanan publik. Mendorong transparansi dan keadilan dalam proses pemilu. mendengarkan suara masyarakat didengar dan ditindaklanjuti. Cara Menyampaikan Laporan KPU menjamin bahwa identitas pelapor dirahasiakan . Anda dapat melapor melalui saluran berikut: Situs web: www.lapor.go.id SMS: Kirim ke 1708 Media Sosial: Sebutkan akun X (Twitter) @lapor1708

SAMARINDA kaltim.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Timur mengimbau seluruh Partai Politik (parpol) untuk segera melakukan pemutakhiran data secara berkelanjutan melalui aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) untuk periode Semester II Tahun 2025. Langkah ini dilakukan berdasarkan Arahan Ketua KPU Republik Indonesia melalui Surat Nomor 1983/PL.01-SD/06/2025 dan Nomor 1988/PL.01-SD/06/2025 , Pemutakhiran ini bertujuan untuk memastikan keakuratan data partai politik yang tersimpan dalam sistem informasi nasional secara real-time. Batas Waktu Pelaporan : Setiap partai politik wajib menyampaikan hasil pemutakhiran data melalui aplikasi SIPOL paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Desember 2025, KPU menekankan pentingnya bagi pengurus parpol di tingkat setiapan untuk memastikan akun SIPOL mereka dapat diakses dengan lancar agar proses input data tidak terhambat. Komponen Data yang Harus Dimutakhirkan : Berdasarkan ketentuan teknis yang dirilis, terdapat empat poin utama yang menjadi fokus dalam pemutakhiran data kali ini, yaitu : Kepengurusan Partai Politik: Meliputi data pengurus di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga tingkat kecamatan. Keterwakilan Perempuan: Pembaruan informasi mengenai keterwakilan perempuan pada kepengurusan tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Keanggotaan: Pemutakhiran data anggota partai politik secara menyeluruh. Domisili Kantor Tetap: Verifikasi alamat dan status kantor tetap untuk kepengurusan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Mekanisme Pengisian : Pemutakhiran data dapat dilakukan oleh setiap tingkatan partai politik (provinsi maupun kabupaten/kota) sesuai dengan kewenangan akses yang diberikan oleh pengurus partai politik tingkat pusat. Saat ini, tercatat sebanyak 43 partai politik yang terdaftar dalam daftar pemutakhiran. Untuk memudahkan akses informasi mengenai tata cara pengajuan, KPU juga menyediakan layanan informasi digital melalui scan barcode yang tersedia pada media sosialisasi resmi KPU Kaltim . Masyarakat dan pengurus parpol dapat mengetahui perkembangan informasi lebih lanjut melalui laman resmi KPU Provinsi Kalimantan Timur di www.kaltim.kpu.go.id atau kanal media sosial resmi KPU Kaltim lainnya.   KPU Kalimantan Timur memberikan layanan informasi atas Pemutakhiran Data Partai Politik malalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). Berikut kontak person yang dapat dihubungi : ☎ 0811-5556-006 (Lia) ☎ 0823-5232-2277 (Rengga) helpdesk.kpukaltim@gmail.com atau datang langsung ke : Kantor KPU Provinsi Kalimantan Timur , Jalan Basuki Rahmat 2, Pelabuhan, Kota Samarinda. ⏲ ​​Waktu Pelayanan Pukul 08.00-16.00 WITA (Senin - Kamis) & 08.00-16.30 WITA (Jumat)

Samarinda, kaltim.kpu.go.id - Anda mengetahui dugaan tindak pidana korupsi dan/atau non tindak pidana korupsi yang telah atau akan dilakukan oleh seseorang yang Anda kenal tapi merasa sungkan atau takut identitasnya terungkap?  Anda dapat melaporkan kepada Tim Kepatuhan Internal WBS, melalui aplikasi WBS. Tidak perlu takut identitas Anda akan terbongkar karena KPU akan menjamin identitas Anda.  Melapor bukan mencari masalah tetapi bentuk keberanian menjaga integritas Jagan takut dan Jadilah #whisleblower bagi KPU!

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Timur kembali menegaskan komitmennya dalam memelihara akurasi data pemilih. Pada hari Kamis 11 Desember 2025, KPU Kaltim menyelenggarakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) untuk Semester II Tahun 2025. Kegiatan ini merupakan langkah krusial untuk memastikan hak konstitusional warga negara tetap terlindungi pasca-Pemilu. Meski tahun 2024 tahun politik yang sibuk telah berlalu, pekerjaan rumah dalam pendataan pemilih tidak pernah berhenti. Semester II tahun 2025 menjadi momen penting untuk membersihkan dan memperbarui data. Dinamika kependudukan yang tinggi di Kalimantan Timur, mulai dari pemilih pemula yang baru menginjak usia 17 tahun, penduduk yang berpindah domisili, hingga warga yang meninggal dunia atau beralih status menjadi TNI/Polri, menuntut KPU untuk bekerja ekstra cermat. Dalam rapat yang dihadiri oleh Bawaslu Kaltim, perwakilan partai politik, Disdukcapil, serta stakeholder terkait lainnya, proses rekapitulasi berjalan transparan. Sinergi lintas sektoral ini menjadi kunci validitas data. Masukan dari Bawaslu dan data sanding dari Disdukcapil menjadi bahan bakar utama dalam memoles daftar pemilih agar semakin mutakhir dan komprehensif. Berdasarkan hasil rapat pleno tersebut, ditetapkan jumlah pemilih di Provinsi Kalimantan Timur untuk Semester II 2025 adalah sebanyak 2.920.985 pemilih. Angka ini mengalami pergerakan dibandingkan semester sebelumnya, dengan rincian: Pemilih Baru: 60.358 Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS): 24.962 Perbaikan Data Pemilih: 32.392 Rapat Pleno Terbuka ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan benteng pertahanan hak suara rakyat Benua Etam. Dengan data yang bersih, kita menyongsong masa depan demokrasi Kalimantan Timur yang lebih berkualitas.

Samarinda, kaltim.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan Pemusnahan Barang Sisa Eks Logistik Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 . Pemusnahan ini merupakan tindak lanjut dari surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 3881/TU.05.2-SD/03/2025 perihal Persetujuan Pemusnahan Arsip pada KPU Provinsi Kalimantan Timur. Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) ini dilakukan dengan cara dibakar di halaman parkir kantor KPU Provinsi Kalimantan Timur. Kegiatan pemusnahan ini dilakukan oleh Anggota KPU Provinsi Kalimantan Timur, Abdul Qayyim Rasyid dan Asmadi Asnan. Turut hadir sebagai Saksi : Suherianto (Subdit Politik Dit/K Polda Kaltim), sebagai perwakilan dari Kepolisian Daerah Kalimantan Timur (Polda Kaltim) . M. Iqbal, sebagai perwakilan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Timur . Acara pemusnahan ini diikuti oleh Pejabat Struktural KPU Provinsi Kalimantan Timur, serta staf pada Subbagian Umum dan Logistik KPU Provinsi Kalimantan Timur.

Samarinda, kaltim.kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia secara resmi melantik Bapak Muhamad Samsul Kadir sebagai Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Timur. Pelantikan dan pengambilan sumpah Janji jabatan dilaksanakan di Yogyakarta pada hari Jumat, 21 November 2025, dan dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal KPU RI, Bapak Bernad Dermawan Sutrisno. Bapak Muhamad Samsul Kadir dilantik sebagai pejabat definitif setelah melalui proses seleksi terbuka yang diselenggarakan oleh KPU RI. Sebelum menjabat secara penuh, Bapak Muhamad Samsul Kadir telah mengemban tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Timur. Semoga kehadiran beliau membawa energi baru dan profesionalisme tinggi dalam mempersiapkan Kaltim menghadapi agenda kepemiluan ke depan.