Audiensi dan Kunjungan Matra Demokrasi ke Lamin Pintar Pemilu KPU Provinsi Kaltim

admin   13 Juli 2017   04:16:43  

Samarinda – kaltim.kpu.go.id, - KPU Provinsi Kalimantan Timur, menerima kunjungan Ormas MATRA DEMOKRASI yang di ketuai oleh Teguh Wibowo sebagai Direktur Eksekutif MATRA DEMOKRASI (Ormas), Selasa (11/7). Kunjungan ini dalam rangka diskusi/audiensi dan sekaligus kunjungan ke Lamin Pintar Pemilu KPU Provinsi Kalimantan Timur.

Bertempat di Audio Visual Lamin Pintar Pemilu dilaksanakan diskusi/audiensi membahas tentang tingkat Partisipasi Masyarakat, Daftar Pemilih Tetap (DPT), serta kualitas demokrasi dan pemilu yang lebih baik lagi kedepannya.

Dalam kesempatan yang sama Anggota KPU Divisi Teknis, Rudiansyah menjelaskan bahwa di dalam pemilihan jika dikaitkan dengan kualitas pemimpin bukan hanya karena proses maupun penyelenggara pemilunya, namun Partai Politik juga harus punya andil didalamnya, karena Pilar Demokrasi bukan hanya pada penyelenggaranya tapi juga peserta pemilu.

Kekhawitan yang sekarang terjadi ialah pemlihan pemimpin hanya berdasar pada popularitas. Hal inilah yang menghasilkan kualitas pemimpin yang lemah dan elektabilitasnya bukan pada kemampuan visi misi, yang berarti kualitas pemimpin yang masih lemah.

Undang-Undang menyediakan jawaban yang lain lagi, masyarakat diberi kesempatan untuk mengikuti jalur perseorangan, jika keberadaannya lemah melalui jalur partai politik, namun kelemahan dari jalur perseorangan ini tidak semua orang mampu mengakumulasi suara masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan aturan administratif yang ada, hal inilah yang menyebabkan tidak semua peserta berhasil lolos, tapi setidaknya perlu direspon sehingga membangkitkan gerakan masyarakat yang mencoba memberikan daya tawar selain Partai Politik.

Bagaimana dengan wacana sistem e-voting?
Jadi ada sistem e- voting dan e-count. Sampai saat ini di Indonesia masih memungkinkan memakai sistem perhitungan atau e-count, sedangkan e-voting belum memungkinkan di Indonesia dikarenakan sistemnya adalah sistem online, apalagi belum semua mampu menjangkau fasilitas internet. Semua bentuk pemungutan suara diakui oleh Undang–Undang, untuk sistem e-voting harus memiliki daftar pemilih yang valid contohnya e-voting di PILKADES Jembrana, Bali dan berhasil. Selama daftar penduduk belum bisa valid akan sangat sulit menerapkan e-voting di Indonesia.

Semoga dengan diskusi/audiensi ini dapat menumbuhkan kebersamaan dan keekompakan antara seluruh elemen sehingga apa yang menjadi tugas masing - masing dapat terlaksana khususnya dalam mewujudkan demokrasi dan pemilu yang semakin baik, berkualitas dan berintegritas.
(er/red FOTO: HupmasKPU-Prov)

  Font Size